Motto, Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Motto

“MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN ADALAH TUJUAN KAMI”

Visi

“Menjadi salah satu Instansi Vertikal yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi”

Misi

1.      Terwujudnya pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan dengan berpedoman pada kemudahan, keakuratan, keterbukaan dan bebas KKN dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yang memperhatikan kearifan lokal;

2.      Terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Kota Cimahi dan terselenggaranya kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang akurat dan update melalui Program Strategis, Rutin dan Larasita serta pembangunan berbasis data geo KKP hingga 100 %;

3.      Terwujudnya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui kegiatan IP4T sesuai RTRW Kota Cimahi;

4.      Terciptanya sinergitas dan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kota Cimahi guna membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi;

5.      Tersedianya SDM, penganggaran, sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan melalui penerapan Sapta Tertib Pertanahan;

6.      Terselesaikannya sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui mediasi maupun proses peradilan yang bersifat win-win solution.

Maklumat / Janji Janji Layanan Kantor Pertanahan Kota Cimahi

1. Melayani dengan sepenuh hati seperti kita ingin dilayani; 
2. Melayani dengan senyum, sapa, salam dan santun; 
3. Mendengarkan, melihat, mengerti, menghayati dan melaksanakan apa yang diinginkan pengguna layanan; 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public; 
5. Mengoptimalkan pelaksanaan sapta tertib pertanahan; 
6. Mengedepankan penyelesaian masalah dengan solusi; 
7. Memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengguna layanan.

VISI dan MISI

VISI:
Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.


MISI:
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

11 AGENDA PERTANAHAN

11 Agenda Kebijakan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN menyelenggarakan fungsi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.